Jumat, 20 Juli 2012

Jokowi Vs Fauzi Bowo

Pilkada DKI Jakarta putaran kedua akan dilaksanakan dengan Jokowi (Joko Widodo) dan Fauzi Bowo sebagai "petarung"nya. Kedua cagub ini sudah lolos dari pilkada putaran pertama yang dilakukan 11 Juli silam dengan perbedaan suara yang tidak terlalu signifikan. Sebagai warga Jakarta, saya sendiri cenderung memilih Jokowi dengan berbagai alasan logis, bukan berasal dari rasa romantisme semata atau sentimen SARA yang sudah ketinggalan zaman. Bagi pembaca yang masih ragu memilih siapa atau yang masih yakin dengan kepemimpinan Fauzi Bowo ada baiknya anda membaca tulisan ini untuk mencerahkan pikiran dan membuka wawasan anda karena disini akan penulis jabarkan mengenai keberhasilan Jokowi dalam memimpin Solo dan sekaligus keberhasilan (yang ternyata terbukti bohong) Fauzi Bowo saat memimpin Jakarta 1 periode sebelumnya.

Jika anda bertanya mengapa tulisan ini kesannya saya memojokkan Fauzi Bowo, maka jawabannya sederhana: Saya sudah 24 tahun hidup di tengah kota Jakarta dan masa kepemimpinan Fauzi Bowo ini saat dimana saya paling benci dan merasa sangat tersiksa dengan kondisi kota ini. Kondisi jalan dan tata kota yang amburadul, sistem dan kualitas sistem transportasi yang tidak karuan dan lain-lain. Intinya, kekesalan saya terhadap kota ini sudah mencapai ubun-ubun selama dipimpin oleh Fauzi Bowo. Maka saya pikir adalah suatu hal sangat wajar jika saya sebagai seorang warga DKI menginginkan perubahan kepemimpinan.

JOKOWI
Dari semua tokoh nasional muda Indonesia, mungkin Jokowi lah yang paling bersinar. Usianya masih muda namun prestasi dan popularitasnya sudah tidak diragukan lagi. Terkenal sejak awal tahun 2010 saat ada berita yang mengabarkan bahwa seorang Jokowi tidak pernah mengambil uang gajinya sebagai walikota. Dilanjutkan dengan respon Jokowi terhadap hinaan dari Gubernur Jateng, Bibit Waluyo, yang mengatakan bahwa Jokowi itu bodoh dan dengan sangat sederhana hanya dijawab dengan "Ya, saya memang bodoh kok" sambil tersenyum di depan lusinan wartawan. Yang terakhir adalah namanya yang melambung karena ikut mempromosikan mobil Esemka., walaupun katanya banyak kontroversi, namun tidak bisa diingkari dia melambungkan sedikit rasa nasionalisme negeri ini yang sudah sangat terpuruk.

Prestasi Jokowi di Solo tidak diragukan lagi: Dia melejitkan nama Solo sebagai salah satu kota terbersih dari praktik Korupsi di Indonesia (urutan ketiga di Indonesia). Dia berhasil mengurangi titik banjir di kota Solo sebanyak delapan titik dalam 5 tahun pertamanya (hanya tersisa 1 titik banjir). Dia sukses mencegah pertumbuhan mall secara berlebih di kota Solo. Dia juga dengan sangat manusiawi merelokasi PKL Banjarsari yang sudah menetap 20 tahun ke tempat baru tanpa melibatkan Satpol PP sama sekali (bagi saya inilah kehebatan Jokowi yang utama, pandai mengatur strategi). Dan terakhir, yang mungkin menjadi rekor baru di Indonesia adalah terpilihnya kembali Jokowi sebagai walikota Solo dengan perolehan suara 91% dari 500.000 jiwa, yang berarti Jokowi dipilih oleh 455.000 voters.

Indeks Prestasi Korupsi (IPK) yang dirilis oleh International Transparency (dibawah kepengurusan Todung Mulya Lubis) menempatkan Solo sebagai kota nomor 3 paling bersih dari praktek Korupsi (IPK: 6.00) dibawah Denpasar (IPK: 6.71) dan Tegal (6.26) pada tahun 2010, yaitu akhir dari periode 5 tahunan Jokowi. Sedangkan Jakarta sendiri menempati urutan ke 36 dari 50 kota yang di survey (suatu jarak yang sangat jauh antara Solo dan Jakarta).

Untuk masalah banjir, jelas tersisa hanya 1 titik dari 8 titik banjir. Solusi dia adalah dengan membangun pompa air (parapet) untuk memompa sungai bengawan solo. Sedikit memang 8 titik banjir banjir ini jika dibanding Jakarta, namun jangan lupa keuangan kota Solo dan Sumber Daya Manusia kota Solo jauh di bawah Jakarta juga, sehingga prestasi ini sebenarnya cukup lumayan juga.

Jokowi juga dikenal cukup tegas dan keras dalam mempertahankan prinsipnya untuk tidak membangun mall yang berpotensi menggusur tempat bersejarah atau ruang terbuka. Di awal tahun 2012 Bibit mengatakan bahwa Jokowi adalah walikota bodoh di depan awak media karena menolak rencana pembangunan mall di bekas pabrik es Sari Petojo. Tentu saja logikanya pembangunan sebuah mall dengan menghancurkan sebuah situs cagar budaya di suatu kota adalah pelanggaran Undang-undang. Tapi pun demikian, walaupun tersudutkan oleh pernyataan Bibit, Jokowi tetap menolak pembangunan mall di Cagar Budaya Sari Petojo tersebut.

Prestasi Jokowi yang paling luar biasa adalah kemampuannya untuk merelokasi PKL yang banyak tersebar di kota Solo tanpa (atau paling tidak minim) kekerasan yang dilakukan Satpol PP. Berbeda dengan daerah lain yang mengedepankan Satpol PP bersenjatakan pentungan atau buldozer untuk mengusir PKL, pemkot Solo lebih mengutamakan pendekatan diplomatis untuk memindahkan PKL tersebut. Contohnya yang paling terkenal adalah relokasi PKL Banjarsari yang berjumlah mencapai kurang lebih 1000 orang. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui jamuan makan malam sebanyak 54 kali sebelum akhirnya menyatakan rencananya untuk merelokasi pasar Klithikan itu (PKL Banjarsari). Untuk kronologi dan detail cerita yang lebih mendalam silahkan dibaca di Relokasi PKL & Revitalisasi Pasar Tradisional: Belajar dari Solo. Selain itu Jokowi juga telah merenovasi total 34 pasar tradisional dan membangun 7 pasar tradisional baru di Solo.

Ada satu lagi kelakuan Jokowi yang secara objektif mungkin tidak bisa dikatakan sebagai prestasi, namun bagi saya pribadi cukup menggambarkan integritasnya sebagai walikota yang tidak mata duitan yaitu fakta bahwa Jokowi tidak pernah sekalipun mengambil gajinya sebagai walikota Solo. Berlebihankah dia? Saya rasa tidak karena walaupun terlihat sangat biasa saja, Jokowi ternyata adalah seorang milyader kaya raya jauh sebelum menjadi walikota Solo, sehingga dia tidak perlu lagi mendapatkan nafkah untuk menambah pundi-pundi uangnya.

Untuk urusan mobil Esemka memang ada manuver politik disini dan Esemka adalah kendaraan politik Jokowi. Namun jika dilihat dari ilmu politik realisme, apa yang dilakukan Jokowi yang telah menggunakan mobil Esemka sebagai kendaraan politik bukanlah suatu hal yang salah karena sama saja analoginya seperti seorang artis yang memanfaatkan kecantikannya untuk meraup untung di dunia perfilman: Ada kelebihan/kesempatan maka gunakanlah kesempatan itu untuk mempopulerkan diri selama tidak menyalahi hukum dan etika atau norma. Jadi menurut saya dengan landasan ilmu politik yang saya miliki, tidak ada yang salah dari pemanfaatan mobil Esemka oleh Jokowi untuk mendongkrak namanya sendiri (karena tidak merugikan siapapun, justru menguntungkan Solo karena semakin terkenal dan menjadi salah satu kota wisata di Jateng). Berbeda dengan pencitraan SBY dimana dia mengutamakan pencitraan ketimbang kinerja, Jokowi melakukan pencitraan namun kinerjanya pun juga diatas rata-rata, sehingga saya anggap masih sangat wajar.

Selanjutnya, menjawab serangan yang ditujukan kepada Jokowi perihal pencalonannya sebagai gubernur DKI dengan meninggalkan Solo sebenarnya agak mengganggu saya juga. Saya tahu persis betapa masyarakat Solo masih ingin Jokowi memimpin daerahnya (terlihat dari hasil pilkada Solo). Kadang saya merasa, sebagai penduduk Jakarta, sangat egois karena mencabut walikota terbaik dari daerah lain untuk keuntungan kota saya sendiri. Namun dibalik perspektif subjektif itu (perasaan manusia), saya rasa karir politik Jokowi memang sudah waktunya diangkat ke level yang lebih tinggi. Kita semua tahu negeri ini sedang krisis pemimpin yang jujur, berintegritas sekaligus berprestasi. Jika kita menunggu lebih lama, bukan tidak mungkin negara ini akan semakin hancur dan semakin sulit untuk dibenahi. Maka dari itulah, dengan mempertimbangkan kegentingan krisis pemimpin bangsa ini, Jokowi "sesegera" mungkin harus diangkat ke jenjang karir yang lebih tinggi dari level seorang walikota menjadi seorang gubernur Provinsi. Bahkan menurut saya, jika Jokowi berprestasi cukup baik & bersih di Jakarta (jika dia menang pilkada), maka tanpa perlu menyelesaikan masa baktinya sebagai gubernur, dia layak dan pantas untuk naik ke level selanjutnya yang paling tinggi: Presiden.

Dengan kemampuannya dan kondisi-kondisi tersebut saya rasa Jokowi cukup pantas untuk memimpin DKI Jakarta. Khusus untuk argumen yang mengatakan bahwa Jokowi belum mampu memimpin Jakarta karena perbedaan antara Solo dengan Jakarta yang begitu jauh, maka akan saya jawab dengan pemaparan fakta data antara kota Jakarta & Solo (Head to head) dari jumlah penduduk, luas wilayah, pegawai negeri dan APBD di akhir tulisan ini.

FAUZI BOWO (FOKE)
Perlu dipahami bahwa penulis sudah membaca sebagian buku mengenai klaim keberhasilan Fauzi Bowo ditambah lagi klaim-klaim keberhasilan Foke baik itu di media online ataupun media massa cetak. Maka dari itu saya akan bahas sedikit counter argument dari klaim-klaim keberhasilan dia di Jakarta dalam tulisan ini.

Pertama adalah klaim keberhasilan dia mengurangi angka kemiskinan di Jakarta yang mencapai angka 50.000 orang. Sebenarnya ada bau ketidakterusterangan dalam klaim ini, karena faktanya angka 50.000 ini adalah angka 5 tahun lalu. Sedangkan kemiskinan di Jakarta sendiri meningkat pada tahun 2011 sebanyak kurang lebih 47.000 orang. Jadi jelas ini kebohongan dan pembodohan publik (Silahkan cek sendiri tentang data kemiskinan Jakarta di BPS)

Kedua klaim bahwa dia telah membebaskan 2,7 jiwa warga DKI dari banjir karena proyek BKT. Ini adalah salah satu kebohongan Foke yang paling fatal dan busuk. Menurut data dari Satkorlak, banjir terparah di DKI Jakarta saja tidak pernah menyentuh angka diatas 1 juta jiwa. Selain itu, BKT yang diklaim sebagai prestasi dia hanyalah omong kosong. Pertama, BKT itu proyek dari zaman Belanda, master plan yang dibuat oleh kolonialis Dutch. Kedua, dana BKT itu adalah patungan antara PU (Pekerjaan Umum) dan Pemprov DKI, dimana Pemprov hanya mengurusi pembebasan lahan saja. Pembebasan lahan inipun sebenarnya "molor" dari jadwal: Tahun 2009 seharusnya progress pembebasan lahan BKT mencapai 70% namun faktanya Pemprov DKI hanya bisa mencapai angka 39% saja. Intinya BKT samasekali bukanlah prestasi Fauzi Bowo.

Ketiga, Klaim bahwa MRT akan mulai beroperasi tahun 2013 yang juga bohong besar dan sangat telak. Padahal tender untuk MRT itu sendiri baru akan dilakukan bulan September 2012: apakah pembangunan MRT akan selesai dalam waktu 1 tahun? Setahu saya tidak ada satupun negara di dunia yang mampu membangun MRT yang sedemikian kompleks hanya dalam waktu 1 tahun.

Keempat adalah pembodohan publik tingkat tinggi terkait peningkatan gaji PNS. Perlu diketahui bahwa sekarang ini saja untuk membiayai Pegawai Negeri di Jakarta perlu 50% dana dari APBD yang artinya dari 30 trilyun APBD DKI, 15 trilyun habis digunakan untuk mengurusi pegawai negeri dan hanya 15 trilyun yang digunakan untuk mengurusi kota Jakarta. Dengan sisa uang 15 trilyun itupun Jakarta masih defisit anggaran sebesar 2,1 trilyun dan pembangunan infrastruktur yang menurut saya nyaris tidak terasa oleh saya pribadi (jalanan rusak, transjakarta hancur, halte bobrok, saluran air mampet, macet, jembatan keropos, sampah menggunung, taman kota minim, trotoar rusak, genangan air dimana-mana, lampu traffic light mati dan lain sebagainya). Bayangkan jika APBD kita diserap lebih banyak untuk pendapatan pegawai negeri, berapa uang tersisa untuk merawat Jakarta yang memang sudah rusak ini?

Kelima, masih terkait dengan poin nomor empat adalah janji biaya berobat & pendidikan gratis 12 tahun untuk semua warga Jakarta. Sekarang kita pakai logika: defisit anggaran 2,1 Trilyun dengan pembangunan yang tidak maksimal tapi tetap ingin menaikkan gaji pegawai negeri sekaligus mencanangkan program sekolah dan biaya berobat gratis, lantas sisa uang untuk merawat Jakarta bisa didapat dari mana? Janji-jani Foke tersebut saling mereduksi satu sama lain namun tetap dia klaim sebagai program gemilangnya, suatu bentuk kampanye yang membodohi warga DKI.

Kelima, adalah "kesalahan" Foke terkait klaim dia sebagai ahlinya Jakarta adalah pembangunan jalan layang yang dianggap bisa mengurangi kemacetan. Perlu diketahui bahwa tidak ada pakar transportasi yang mengamini pendapat Foke ini. Djoko Muryanto contohnya, Dirjen Bina Marga Kementrian PU menyatakan bahwa membangun jalan layang bukanlah solusi kemacetan karena permasalahan terletak di kuantitas alat transportasinya. Memang jalan layang dapat mssengurai macet di satu titik tapi justru menambah macet di titik lain. Jalan layang juga hanya dapat mengurai macet dalam waktu yang relatif singkat, paling lama 1 - 2 tahun sebelum akhirnya akan macet kembali. Menurut Yoga (Director of Institute for Transportation and Development Policy), jalan layang itu hanya memindahkan titik kemacetan alih-alih mengurangi kemacetan.

Keenam, Foke telah gagal dalam waktu 5 tahun pertamanya mengembangkan sistem busway. Pada zaman Sutiyoso, Jakarta berhasil membangun 11 koridor busway. Sedangkan pada masa Fauzi Bowo, hanya berhasil membuat 1 koridor Busway dan jumlah armada yang tidak bertambah sesuai dengan kebutuhan.

Ketujuh adalah berkaitan dengan masalah mall di Jakarta. Foke tahun 2012 ini mengeluarkan moratorium penghentian izin pembuatan untuk tahun perizinan 2012. Perlu diketahui bahwa moratorium hanya berlaku untuk pengajuan izin mall pada tahun 2012, sedangkan izin yang sudah diberikan tahun-tahun sebelumnya tetap dapat dilanjutkan pembangunannya. Total ada 21 mall dengan luas total 335.000/meter persegi yang sedang/akan dibangun pada tahun 2012 ini.

Kedelapan, Fauzi Bowo telah merusak cagar alam budaya Condet. Perlu diketahui bahwa Condet adalah situs cagar budaya Betawi di wilayah DKI. Namun faktanya, perumahan menengah hingga elit banyak menjamur di daerah ini. Tidak tersisa lagi tanah kosong dan kebun salak Condet yang menjadi ciri cagar budaya Condet. Begitupun dengan rumah adat Betawi yang nyaris punah dan diganti oleh rumah-rumah modern.

Kesembilan, Janji Foke untuk mengangkat kesejahteraan masyarakat Betawi yang terbukti omong kosong. Selama puluhan tahun saya tinggal Condet (yang juga merupakan kantung komunitas masyarakat Betawi di DKI Jakarta), masyarakat Betawi justru makin terpinggirkan. Kelompok masyarakat asli makin terdesak ke daerah padat penduduk yang jauh dari jalan raya. Pertokoan & perumahan yang dekat dengan jalan raya justru dikuasai pendatang dalam negeri atau asing (Arab). Belum pernah juga saya mendengar disini pemerintah memberikan pekerjaan atau bantuan dalam bentuk apapun (kecuali surat keterangan miskin dan sembako murah/gratis) kepada warga yang tinggal dikawasan padat itu tadi. Justru yang sangat terlihat adalah makin mengguritanya organisasi FBR yang tentu saja tidak ada sangkut pautnya dengan kesejahteraan masyarakat Betawi.

Kesepuluh adalah klaim Foke mengenai pendidikan gratis di Jakarta. Fakta dilapangan justru menunjukkan bahwa biaya sekolah di Jakarta semakin membengkak dengan sumbangan gedung (sumbangan sukarela atau apapun istilahnya) yang tinggi untuk sekolah-sekolah yang berkualitas,apalagi dengan mempertimbangkan bahwa kemiskinan di DKI mencapai angka 12%, jauh lebih tinggi ketimbang rata-rata nasional.

Kesebelas adalah masalah kesehatan gratis di Jakarta. Fakta dilapangan menunjukkan bahwa untuk memperoleh SKTM (Surat Keterangan Tanda Miskin) warga dibebani biaya-biaya tidak jelas yang tentu sangat memberatkan.

Head To Head Jakarta Vs Solo
Seperti yang saya janjikan di atas tadi, saya akan membandingkan secara head to head antara Jakarta dengan Solo. Berikut adalah sedikit fakta datanya:


Dari gambaran diatas terlihat walaupun jumlah penduduk Solo kalah jauh dengan penduduk Jakarta, namun perlu diingat juga bahwa budget untuk mengurus warga antara kedua kota ini juga sangat berbeda jauh. Perbandingan jumlah penduduk Jakarta dengan penduduk Solo adalah 17:1, sedangkan perbandingan APBD Jakarta dengan APBD Solo adalah 30:1. Jadi terlihat disini bahwa walaupun penduduk Jakarta lebih besar ketimbang penduduk Solo, namun APBD Jakarta jauh lebih besar lagi ketimbang APBD Solo. Pesan yang ingin saya sampaikan disini adalah untuk menjawab argumen bahwa penduduk Jakarta jauh lebih besar ketimbang penduduk Solo, sehingga Jokowi dianggap tidak akan mampu mengurusi Jakarta. Padahal dengan penduduk yang besar, kota Jakarta juga disangga dengan APBD yang sangat besar, sehingga menurut saya memang untuk urusan kepengurusan kota berkaitan dengan uang, Jakarta dan Solo sama saja.

Kita Sedang Mencari Gubernur, Bukan Mencari Tuhan
Kembali lagi kepada hati kita masing siapakah gubernur yang akan kita pilih nantinya pada saat hari H pilkada putaran kedua. Yang saya juga tekankan disini adalah bahwa kita sedang mencari gubernur, seorang manusia biasa yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Kita bukan sedang mencari seorang Rasul atau bahkan Tuhan yang mempunyai prestasi dan sejarah yang sempurna tanpa cela. Yang bisa kita lakukan adalah memilih calon gubernur dengan kelemahan dan kekurangan yang paling sedikit dibanding yang lain. Sebagai pendukung Jokowi pun saya sadar sepenuhnya masih banyak kelemahan Jokowi dalam mengurusi Solo (silahkan googling, anda akan temukan banyak), tapi tetap saya mendukung dia karena paling tidak dalam pemahaman & opini saya Jokowi masih lebih baik ketimbang Foke.

Efek dari kinerja gubernur baru pun (seandainya nanti Gubernur baru terpilih) tidak secara instant dapat kita nikmati. Perlu waktu paling tidak 2-3 tahun sebelum akhirnya sebagian warga Jakarta bisa menikmatinya. Apalagi dengan kerusakan yang diciptakan oleh Gubernur-gubernur sebelumnya (Mall yang menggurita dan ruang terbuka yang dijadikan hutan beton) tentu akan menambah panjang masalah yang perlu diselesaikan di Jakarta. Seandainya pun jika kinerja Jokowi pada akhirnya nanti tidak lebih baik dari Fauzi Bowo maka kita juga harus kembali melihat dan memilih calon-calon gubernur lain yang berpotensi lebih baik dalam memimpin Jakarta.